Maklumat Pelayanan Informasi Publik

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Sejarah PPID Pelaksana

Keterbukaan informasi merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. 

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut memberikan jaminan atas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Keduanya mengamanatkan badan publik untuk melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai badan publik telah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.23.08.11.07457 Tahun 2011. 

Seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan POM, pada tahun 2021 PPID BPOM pun mengalami perubahan struktur organisasi. Hal ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.05.21.216 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Saat ini PPID BPOM yang berkedudukan di BPOM Pusat, dibantu oleh PPID Pelaksana di setiap Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) Unit Kerja Pusat dan 73 (tujuh puluh tiga) UPT. Salah satu PPID Pelaksana di Unit Kerja Pusat adalah PPID Pelaksana Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang susunan keanggotaannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.02.02.42.423.01.23.17 Tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

 

 

 

Visi dan Misi

Visi

Menjadi penyelenggara layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan tidak diskriminatif di bidang obat dan makanan.

Misi

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang andal berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan media layanan informasi yang mudah diakses; dan
3. Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi sehingga mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas.

Tugas dan Fungsi

PPID Pelaksana melaksanakan Tugas dan Fungsi

1.Membantu PPID BPOM melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya
2.Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID BPOM
3.Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik
4.Mengumpulkan dokumen  Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di unit kerjanya
5.Membantu PPID BPOM dalam membuat, memverifikasi, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
6.Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik
7.Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik
8.Mengusulkan pengujian konsekuensi kepada PPID BPOM apabila terdapat permohonan informasi publik dan/atau terdapat informasi dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya
9.Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana
10.Menyampaikan laporan layanan Informasi Publik di lingkungan unit kerjanya kepada PPID BPOM melalui Sistem Informasi PPID
11.Melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan Informasi Publik

Form Pengajuan